Rabu, 20 Januari 2010

Old Weels

Sumatera merupakan daerah eksploitasi dan eksplorasi migas sejak jaman kolonial Belanda. Sejak diketemukannya sumur ladang minyak yang pertama kali di Telaga Said, Langkat, kegiatan eksploitasi sumur-sumur migas masih intensif dilakukan. Sumur-sumur minyak yang dahulunya berproduksi dan sempat diberhentikan sementara waktu sekarang mulai diaktifkan kembali.

OLD WELLS:



afriyanto.files.wordpress.com/

Menjelang Eksploitasi Blok Cepu (2)



Bermunculan Rumah Sewa dan Tempat Hiburan

BINTANG EMPAT: Seiring dengan rencana eksploitasi migas di Blok Cepu, geliat perekonomian di Kecamatan Cepu pun meningkat. Antara lain ditandai adanya hotel bintang empat Mega Bintang Cepu.(57j) SM/Abdul Muiz

JUMLAH penduduk di Kecamatan Cepu diperkirakan 74.927 orang. Terdiri atas 36.742 laki-laki dan 38.185 wanita. Sementara itu, jumlah pendatang di Cepu pada 2004 adalah 261 orang. Dengan 17 desa/kelurahan dan luas wilayah 49,15 km2, kepadatan penduduk di Kota Cepu 1.525 orang/km2. Jumlah tersebut di atas kepadatan penduduk di Kota Blora: 1.093 orang/km2.

Cepu yang dikenal dengan kota minyak menjadi jujukan warga luar daerah yang ingin mendapat pengetahuan tambahan tentang perminyakan. Di kota ini terdapat pusat pendidikan dan latihan minyak dan gas. Selain itu, terdapat Sekolah Tinggi Energi dan Mineral.

Keberadaan perusahaan dan banyaknya tenaga kerja di bidang perminyakan ditambah lagi dengan banyaknya pendatang yang bekerja di bidang informal, menambah subur bisnis persewaan rumah. Setiap tahun harga yang ditawarkan cenderung meningkat.

Prayitno (27), warga Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu menuturkan, pada 1990-an harga sewa rumah dengan fasilitas listrik, air bersih dengan tiga kamar Rp 1 juta - Rp 2 juta per tahun.

Namun, pada awal 2000 harga berubah menjadi Rp 3 juta per tahun. Sementara itu, pada 2005 sudah mencapai Rp 5 juta per tahun.

''Itu baru rumah yang tidak memiliki telepon. Kalau yang ada telepon, harga sewa rata-rata sekarang di atas Rp 6 juta per tahun. Apalagi, jika rumah tersebut ada garasi mobil. Sewanya pasti lebih mahal lagi.''

Harga tersebut, lanjut dia, akan berubah lebih mahal jika rumah yang hendak disewakan itu akan digunakan sebagai kantor, terlebih lagi jika lokasi rumah itu sangat strategis. ''Kita lihat dulu siapa yang akan mengontrak dan lokasinya kontrakan itu di mana,'' ucap pria yang kerap mencarikan kontrakan rumah bagi warga pendatang.

Keberadaan tempat indekos juga tidak jauh beda. Menurut keterangannya, harga yang ditawarkan pemilik relatif bervariasi, mulai dari Rp 100.000 hingga Rp 250.000 per kamar.

Banyaknya pendatang dengan keperluan bisnis ataupun yang lain menjadi penyemangat munculnya penginapan, hotel, ataupun tempat hiburan. Hingga saat ini, jumlah hotel di Cepu sudah mencapai 11 tempat dengan jumlah kamar 205 dan tempat tidur 400. Satu di antaranya, yang berklasifikasi bintang empat adalah Hotel Mega Bintang Cepu yang mulai berdiri pada 2003. Sementara itu di pusat Kota Blora, jumlah hotel 10 buah. Namun, beberapa pengelola hotel mengaku tingkat hunian di Cepu dan Blora rata-rata di bawah 20%.

Public Relation (PR) Hotel Mega Bintang, Donald Simbolon, optimistis tingkat hunian hotelnya akan mengalami perubahan signifikan seiring dengan eksploitasi migas di Blok Cepu. Pihaknya telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu. Persiapan tersebut antaran lain dengan meningkatkan sumber daya manusia termasuk pembenahan fasilitas hotel. ''Yang pasti, kami berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada para tamu,'' ucapnya.

Dia mengemukakan, dengan 99 kamar yang tersedia dan didukung pula dengan kolam renang, tempat fitness, tempat hiburan, dan ruang pertemuan yang mampu menampung ratusan orang, pihaknya menyakini akan makin membuat pelayanan yang diberikan bisa memuaskan tamu yang menginap di hotel tersebut.

Selain hotel, bisnis lainnya yang juga pertumbuhan signifikan adalah bisnis tempat hiburan. Rata-rata tempat hiburan yang berupa kafe, keberadaannya di Cepu baru seumur jagung. ''Kalau tidak salah kafe-kafe di Cepu baru ada sekitar akhir 2001. Itu pun baru satu. Namun sejak 2004 hingga 2005, muncul lagi kafe-kafe baru,'' ujar Handoko, warga Cepu.

Meski saat ini hanya ada lima kafe, setidaknya keberadaan tempat tersebut dibutuhkan para pendatang ataupun warga yang haus akan hiburan. ''Kadang kami juga butuh hiburan setelah seharian disibukkan dengan urusan pekerjaan. Salah satu hiburan ini bisa kami dapatkan di kafe,'' tutur Ardi, seorang pengunjung.

www.suaramerdeka.com

Migas Menipis


industri produksi Migas terbagi menjadi dua: industri hulu dan industri hilir. Yang dimaksud hulu adalah eksplorasi dan eksploitasi sedangkan hilir adalah bagian kilang atau pengolahan migas mentah menjadi produk atau bahan baku siap pakai. Tidak semua negara mempunyai potensi industri hulu dan Indonesia termasuk yang beruntung. Namun ada beberapa ciri industri hulu Indonesia yang perlu mendapat perhatian: (1) risiko tinggi, (2) tidak terbarukan, (3) sandaran anggaran negara, (4) membutuhkan teknologi tinggi, dan (5) biaya produksi tinggi. Ciri nomor empat dan lima serta realita di nomor tiga lah yang akhirnya menimbulkan dilema di Indonesia.
Sebagian besar pemain di industri hulu adalah pihak asing. Meskipun beberapa pihak melakukan eksplorasi dan eksploitasi terkadang perusahaan lokal, seperti Medco, namun alat-alat produksinya, seperti bor, pasti dari luar negeri. Indonesia belum mampu membuat alat-alat produksi untuk industri hulu karena membutuhkan teknologi tinggi dan biaya mahal. Di sisi lain, biaya/modal produksi industri hulu juga sangat teramat tinggi. Sekali pengeboran sumber minyak membutuhkan ratusan sampai milyaran rupiah dan belum tentu membuahkan hasil. Saat ini peluang suatu sumber yang dibor merupakan reservoir produktif sekitar 40%. Meskipun membaik dari sepuluh tahun yang lalu yaitu sekitar 10%, risiko pengorbanan tanpa hasil tetap besar. Jika sebuah sumber minyak ternyata tidak produktif maka pengeboran yang mahal itu benar-benar menjadi sia-sia. Dua hal inilah yang menyebabkan pemain lokal sulit terjun di industri hulu padahal Indonesia adalah lahan yang sangat potensial, suatu kemirisan yang sulit diatasi.

Sebenarnya untuk mengatasi kebutuhan teknologi tinggi sudah dibuat UU tentang alih teknologi. Jika perusahaan asing beroperasi di Indonesia, ia harus mengangkat penduduk Indonesia asli sebagai pendamping pimpinan operasional yang warga negara asing di Indonesia dan akan menggantikan pimpinan operasional itu dalam waktu 3 tahun. Namun realitanya UU ini tidak berjalan karena pemerintah tidak mengontrol secara serius pelaksanaan di lapangan. Yang terjadi di lapangan adalah setelah satu periode kepemimpinan si WNA digantikan dengan WNA yang lain dan begitulah seterusnya. WNI yang ditunjuk sebagai pendamping tetap menunggu janji promosi dan tetap di posisi yang tidak strategis.

Produksi minyak Indonesia terus turun sejak 1997, meskipun produksi gas terus meningkat. Indonesia termasuk salah satu produsen gas tersbesar di dunia bersaing dengan Rusia, Brazil dan Iran. Hal ini dikarenakan cadangan minyak di reservoir lama kian menipis sehingga laju produksi semakin menurun. Untuk mengimbangi hal itu, harus dilakukan optimalisasi dalam eksloitasi. Disinilah peran BPMigas, yaitu melakukan optimalisasi lapangan dan juga infill drilling.

Penerimaan negara dari migas terus naik. Tahun 2003 sekitar 10.000 USD dan di tahun 2008 sudah sekitar 30.000 USD. Kontribusi sektor migas di APBN tahun 2006 adalah 33,7%; 2007 sebesar 31,8%; dan 2008 sebesar 36.3%. Sementara itu cadangan minyak seluruh reservoir Indonesia tinggal sekitar 3 milyar barrel. Namun yang efektif dieksploitasi sekitar 2 milyar barrel. Jika memakai angka produksi saat ini, yaitu sekitar 2.000 barrel per hari, maka cadangan minyak Indonesia hanya bertahan sekitar 5 sampai 6 tahun. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya membuat langkah konkrit SEKARANG JUGA! Selama ini, pemerintah hanya menghembuskan wacana-wacana saja. Sementara cadangan minyak terus dikuras setiap hari.

Pola pikir masa depan inilah yang merupakan kekurangan Indonesia. Sebagai perbandingan, minyak mentah Indonesia yang dibeli Amerika Serikat itu sebagian mereka suntikkan kembali ke reservoir minyak mereka. Ini adalah fakta. Betapa mereka memikirkan kelangsungan masa depan mereka.

mohamadsani.files.wordpress.com

Eksploitasi Migas

MENGGAGAS INDONESIA BERMARTABAT
Hilangnya Asa Di Tengah Kesemrawutan Pengelolaan
Sumberdaya Alam

Kekuatan asing dan elemen-elemen pemerintahan Indonesia telah bergabung dengan Bank Internasional menjarah kekayaan SDA yang menyebabkan setidaknya 3 macam kejahatan, yakni environmental crime, mineral crime, dan tax crime. Sistem kontrak karya dengan korporasi asing amat tidak adil dan hanya merugikan harta negara. Memang pasti ada keuntungan-keuntungan gelap pada pribadi-pribadi penguasa pos pemerintahan tertentu. Hal seperti itu tentu kategori crime yang tidak termaafkan. Mungkin orang tidak sadar bahwa struktur mega korupsi di Indonesia tidak terlalu sukar digambarkan, asal jangan terlalu terpesona dengan kinerja kepolisian, kejaksaan dan juga KPK yang beraninya Cuma menggertak “digit-digit terakhir” dari struktur mega korupsi itu sendiri.

Menurut BP MIGAS, produksi minyak bumi Indonesia mengalami penurunan hingga 16 % dan kalau tidak melakukan apa-apa akan semakin menurun. Pada tahun 2006 penurunan produksi ini mencapai 30.000 barel per harinya. Perimbangan perdagangan Minyak Mentah (Crude Oil) dan produksi Minyak (Oil Product) semakin minus khususnya sejak tahun 2003. Khusus tahun lalu data BPS menunjukkan defisit neraca perdagangan minyak mentah yang terus menganga lebar. Yang menandai era baru lebih berat bagi Indonesia. Neraca perdagangan minyak mentah sudah berada dalam kondisi defisit mulai September tahun lalu, yakni senilai 138, 7 juta dollar US. Impor minyak mentah 963 juta dolar US.

Sesungguhnya tahun 2007 (paling tidak Januari sampai Agustus) neraca perdagangan minyak mentah masih surplus tipis sebesar 108 juta dolar US. Pada periode Januari-September 2007 nilai ekspor minyak mentah dalam pencatatan di pelabuhan asal (foreign on board/FOB) sebesar 6.309 miliar dolar US. Pada periode yang sama impor minyak mentah sudah mencapai 6,431 miliar dollar US dalam pencatatan cost insurance freight (CIF). Inilah agaknya pertama sekali Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan minyak mentah. Pada periode Januari-September 2007 itu ekspor hasil minyak Indonesia tercatat sebesar 2, 124 miliar dollar US, sedangkan impornya mencapai 8,688 miliar dollar US, Di lain pihak impor minyak gas pada periode Januari-September 2007 meningkat 4, 70 % dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Tabel Trade Balance of Oil and Oil Product di bawah ini menunjukkan Indonesia memang bukan lagi negara pengekspor minyak (mentah dan produk) melainkan sudah menjadi negara pengimpor bahkan sejak tahun 2003, yang sebagaimana biasanya, amat mudah terkena dampak kenaikan harga minyak dunia.

Trade Balance Of Oil And Oil Product
(Milyar Dollar Us)



Sumber : BPS

Dominasi perusahaan asing dalam eksplorasi dan eksploitasi migas dapat ditunjukkan dengan 85 % produk dalam bidang ini dikuasai oleh kontraktor asing terutama Chevron (ex Caltex, termasuk Unocal, CNOOC, Exxon Mobile, BP, Total, dan Vico. Kontraktor Nasional termasuk Pertamina hanya menguasai 15 % saja. Produksi migas lebih ditujukan untuk ekspor (lebih dari 85 %), baik dalam bentuk LNG maupun pipa. Kelangkaan dan defisit gas di dalam negeri mencapai 2.036,64 MMSCFD (Berdasarkan neraca gas Ditjen Migas, 2007). Lebih dari 40 % produksi minyak mentah masih diekspor, padahal kebutuhan dalam negeri saja mencapai 1,4 juta barel perhari. Angka ini saja sudah melampaui kemampuan produksi yang hanya 1 juta barel perhari. Semakin melemahnya posisi tawar pemerintah terhadap kontraktor migas dapat diperiksa dari beberapa indikator yang jelas. Pertama, pemberlakuan DMO Holiday. Kontraktor diberi fasilitas tidak wajib menjual minyak di dalam negeri untuk jangka waktu tertentu (60 bulan dari produksi awal). Kedua, perubahan DMO Fee. Pemerintah harus membeli minyak yang di-DMO-kan dengan harga pasar (sebelumnya dapat dibeli dengan harga hanya 0,2 dollar US/barel). Ketiga, Perubahan batas atas cost recovery dari 40%-60% menjadi 100% dan bahkan 120% untuk lapangan marginal. Keempat, split bagi hasil 0 % bagi pemerintah, 100 % kontraktor (ingat kasus Natuna D Alpha). Kelima, disepakatinya kontrak ekspor penjualan gas/LNG dengan harga 3-4 USD/MMBTU padahal harga pasar sudah mencapai 9 USD/MMBTU.

Masih terpeliharanya perburuan rente ekonomi yang merugikan kepentingan migas nasional adalah satu masalah besar yang tidak mudah diselesaikan. Indonesia mengekspor minyak mentah tetapi mengimpornya kembali dengan harga 0,38 – 3,95 USD/barel lebih mahal. Impor minyak mentah sebenarnya tak perlu dilakukan seandainya ekspor tak dilakukan. Produksi minyak mentah KPS dapat dibeli pemerintah dan dapat diolah di kilang dalam negeri. Biaya pengadaan BBM dalam negeri menjadi mahal. Negara dirugikan oleh mekanisme ini sekitar 3-4 triliun per tahun.

Indonesia bermartabat menjadi agenda para patriot bangsa jika mereka memang masih ada disini dan mampu mendengar. Bagaimana membuat negara mau dan mampu bertumpu pada asas-asas good governace bukanlah pekerjaan para politisi yang haus kekuasaan. Mengembalikan negara dan pemerintahan kepada makamnya hanya dapat diperjuangkan oleh negarawan sejati yang pengabdiannya bukan basa-basi.

nbasis.files.wordpress.com

Pemerintah Harus Tingkatkan Kualitas Kebijakan di Sektor Migas dan Energi


Pemerintah diharapkan meningkatkan kualitas kebijakannya di sektor migas dan energi agar efektif meningkatkan ekonomi masyarakat sekaligus mengembangkan industri itu sendiri secara berkelanjutan.

“Pemangku kepentingan di sektor migas dan energi masih kurang memahami permasalahn inti dan analisa kebijakan serta penanganan yan tepat di sektor ini. Akhirnya banyak keluar kebijakan yang tidak berkualitas.
Menurut dia, banyak sudut pandang yang tidak obyektif digunakan pemerintah dalam mengeluarkan terkait kebijakan energi dan migas diantaranya menganggap Indonesia kaya akan minyak bumi, padahal yang banyak justru energi lain.

Berdasarkan catatan, cadangan minyak Indonesia tinggal 3,7 miliar barel. Sementara Arab Saudi 264 miliar, Iran 138 miliar, Irak 115 miliar, dan Venezuela 87 miliar barel.

Berikutnya, pikiran pendek bahwa harga BBM harus murah, padahal akan memberatkan anggaran negara dan membuat kebergantungan pada impor. Selanjutnya, pemikiran tidak perlu membangun iklim investasi yang baik agar investor datang dan terakhir pandangan kemampuan bangsa dapat berkembang tanpa keberpihakan nyata berbentuk kebijakan pemerintah.

“Pandangan keliru itu harus diperbaiki dengan mengeluarkan strategi perbaikan yang terintegrasi baik untuk investasi, subsidi atau pengelolaan keuangan subsidi,” jelasnya.

Menurutnya, strategi pengurangan subsidi BBM yang tepat akan meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak lewat subsidi langsung dan menaikkan jumlah depletion premium atau biaya penggunaan sumber daya tidak terbarukan yang digunakan sebagai investasi untuk mengganti sumber daya yang telah digunakan yang nilainya sebanding masa datang.

Dikatakannya, penerapan kebijakan depletion premium pemerintah dapat membiayai kegiatan eksplorasi dan eksploitas yang akan menempatkan pemerintah pada posisi tawar yang kuat dalam menghadapi kontraktor.

“Saya perkirakan cukup dengan sekitar nilai 10 persen dari eqiuty to be split (revenue dikurangi recoverable cost), maka peningkatan kemampuan nasional dapat terjadi,” katanya.

Berkaitan dengan kasus Donggi Senoro, Widjajono mendesak secepatnya dioperasikan pengelolaan proyek yang terbengkalai 28 tahun itu.

“Proyek tersebut memasukkan investasi 3,7 miliar dollar AS yang akan memberikan pendapatan langsung kepada negara sebesar 6,4 miliar dollar AS atau hampir 6 triliun rupiah per tahun selama 15 tahun operasi,” katanya.

Dia meminta, pemerintah untuk mendukung proyek LNG tersebut dengan secepatnya menyetujui Seller Appointment Agreement (SAA) dan dilanjutkan dengan Final Investment Decision (FID). “Beberapa proyek gas besar di dunia akan beroperasi, kita harus secepatnya merealisasikan proyek itu agar tidak tersalip oleh negara kompetitor,” katanya.

Berdasarkan catatan, Qatar memiliki cadangan gas sebesar 904 TSCF, Iran (982 TSCF). Indonesia sendiri 106 TSCF, Malaysia (87 TSCF), dan Australia 87 TSCF.

doniismanto.files.wordpress.com

Lapindo


Lapindo Perlu Lahan 140 Ha Untuk Tampung Lumpur Panas

Surabaya (ANTARA News) – PT Lapindo Brantas Inc memerlukan lahan sekitar 1,4 juta meter persegi (140 hektare) untuk kolam penampungan (pond) lumpur panas yang keluar dari lokasi semburan di Blok Banjar Panji I Porong Sidoarjo, dan hingga kini baru terealisasi 1,016 juta meter persegi (101,6 hektar).

Hal itu dikemukakan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Jatim, Hartoyo, dalam diskusi terbatas semburan lumpur panas ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, ekonomi dan budaya di Surabaya, Selasa.

“Jadi saat ini masih diperlukan sekitar 384 ribu meter persegi (38,4 hektar) areal lahan untuk kolam penampungan semburan lumpur panas,” katanya.

Diskusi yang diadakan Walhi Jatim bekerja sama dengan Komnas HAM itu juga menampilkan pembicara Koesparmono Irsan (anggota Komnas HAM), Choirul Anwar (Divisi Advokasi dan Hukum Walhi Jatim), serta penyidik Polda Jatim.

“Jumlah areal yang ada saat ini, menurut perkiraan hanya mampu menampung luapan lumpur hingga 2 Agustus mendatang. Jumlah lumpur yang keluar dari lokasi semburan sekitar 25 ribu hingga 30 ribu meter kubik per hari,” ujar Hartoyo.

Perkiraan waktu 2 Agustus disesuaikan dengan upaya penghentian semburan menggunakan sistem “side tracking” yang sudah dilakukan sejak pekan lalu dan ditargetkan selesai awal Agustus.

Menurut Hartoyo, side tracking (penghentian dari sisi samping) merupakan skenario kedua yang dilakukan untuk penghentian semburan lumpur panas, setelah gagalnya skenario pertama menggunakan “snubbing unit”.

“Dengan side tracking, semburan diharapkan berhenti pada 2 Agustus mendatang. Kalau upaya ini gagal, maka skenario ketiga dengan `relief well` akan dilakukan. Saat ini, peralatan relief well sudah dikerjakan sekitar 500 meter dari titik semburan,” kata Hartoyo.

Menurut ia, sistem relief well memerlukan waktu tiga bulan untuk menghentikan semburan lumpur. “Ya sekitar awal Oktober nanti baru berhenti. Dengan demikian, Lapindo harus mencari areal tambahan guna menampung luapan lumpur,” tambahnya.

Sementara itu, anggota Komnas HAM Koesparmono Irsan pada diskusi tersebut lebih menyoroti soal keberadaan warga yang menjadi korban luapan lumpur dan kini hidup di lokasi pengungsian.

“Memang hak-hak mereka selama di pengungsian dipenuhi, tapi secara psikologis hal itu belum tersentuh,” kata mantan Kapolda Jatim yang sehari sebelumnya menyempatkan diri mengunjungi lokasi pengungsian di Pasar Baru Porong Sidoarjo.

Menyinggung soal pelanggaran HAM dalam kasus lumpur panas tersebut, Koesparmono mengatakan hal itu jelas ada, karena masalah juga sedang diproses secara hukum.

“Hanya mungkin kategori pelanggarannya ringan, karena sejauh ini hak-hak para korban sudah dipenuhi, meski belum sepenuhnya,” ujarnya.

Anggota Komnas HAM lainnya Anshari Thayib menambahkan kegitan diskusi dengan kelompok masyarakat, instansi dan juga kunjungan ke lokasi pengungsian, bertujuan mencari masukan dan referensi bagi Komnas HAM untuk mengambil langkah lebih lanjut.

http://www.antara.co.id/seenws/?id=38610

keocoran gas bojonegoro


Bupati Menilai Kebocoran Gas Hal Wajar
Senin, 8 Desember 2008 | 10:33 WIB | Posts by: Sugeng Wibowo | Kategori: Berita Terkini, Tapal Kuda | ShareThis

BOJONEGORO | SURYA Online - Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, Suyoto, menilai terjadinya kebocoran gas (gas kick) di sumur minyak Sukowati di Desa Campurejo Kecamatan Kota Bojonegoro yang mengakibatkan sejumlah warga keracunan, adalah hal yang wajar dalam kegiatan eksplorasi migas.

“Yang penting sekarang kesiapsiagaan menghadapi musibah tersebut perlu ditingkatkan agar tidak berubah menjadi bencana,” katanya seusai salat Idul Adha, Senin (8/12).

Menurutnya, menghadapi musibah yang terjadi tersebut, tidak harus kemudian kegiatan eksplorasi minyak dihentikan. Dalam kegiatan eksplorasi migas, gas kick akan selalu terjadi dan adanya gejala tersebut justru menunjukkan adanya potensi kandungan minyak.

Dia memberikan contoh, ketika ada orang melahirkan dengan disertai pendarahan, tidak harus menghentikan proses kelahiran bayinya.

“Yang penting sekarang kesiapsiagaan yang harus ditingkatkan, agar kejadian seperti itu tidak terulang lagi, sehingga dibutuhkan manajeman yang baik,” katanya.

Sementara itu, rombongan perangkat Desa Campurejo, yang diketuai Kadesnya, Budi Utomo, didamping Sekdes, Susilo dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Dedy Bachtir, Minggu malam mendatangi sumur minyak Sukowati 9 di desa setempat untuk menemui pimpinan Joint Operating Body (JOB) Pertamina-Petrochina East Java.

Tetapi rombongan perangkat desa tersebut gagal bertemu dengan pimpinan JOB PP-EJV, karena semuanya sedang tidak ada ditempat atau libur. Agenda rombongan menurut Dedy akan menanyakan masalah yang sesungguhnya terjadi adanya korban warga setempat yang mengalami gejala keracunan gas H2S (Hidrogen Sulfida), seperti pusing, mual, muntah-muntah, hingga pingsan.

Warga yang mengalami gejala keracunan gas tidak berlangsung sekali, tetapi sudah tiga kali, sehingga sekarang ini warga merasa khawatir kejadian serupa terulang lagi.

“Yang kami pertanyakan, mengapa pihak JOB PP-EJV kepada media massa selalu mengelak dan membantah bahwa penyebab warga yang keracunan gas bukan dari pengeboran sumur minyak Sukowati,” katanya.

Karena itu, katanya, perangkat desa setempat tetap mendesak meminta ada pertemuan dengan penanggungjawab di pengeboran sumur minyak Sukowati 9.

“Kalau memang mereka tidak mau, kami mengagendakan dengar pendapat di DPRD,” Dedy menegaskan.

Dalam uji coba sumur Sukowati 9 di Desa Campurejo, yang dimulai 2 Desember lalu, warga di sekitar radius 500 m dari lokasi menghirup udara menyengat dan puluhan warga juga siswa SDN dan Madrasah dan TK mengalami gejala keracunan gas, tiga diantaranya terpaksa harus menjalani rawat inap di RS.

http://images.google.co.id/imgres?imgurl=http://www.surya.co.id/wp-content/uploads/2008/12/blok-cepu.jpg&imgrefurl=http://www.surya.co.id/2008/12/08/bupati-menilai-kebocoran-gas-hal-wajar.html&usg=__Wi3FVJQ_S8ZfY9qGLPxy8ms7S4g=&h=225&w=300&sz=9&hl=id&start=40&um=1&tbnid=yg13-NrRnsX44M:&tbnh=87&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Deksplorasi%2Bmigas%26ndsp%3D21%26hl%3Did%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:en-US:official%26sa%3DN%26start%3D21%26um%3D1